Bagaimana perubahan bekerja
- 01 / Keputusan publik
Kewajiban konstitusional
- 02 / Perubahan fisik
Tutupan hutan untuk dipertahankan
- 03 / Kemungkinan hasil
Perlindungan di luar mandat politik
Menulis ambang batas minimum hutan dalam Konstitusi menjadikan konservasi sebagai komitmen yang melebihi program pemerintah individu.
Penelitian dan dokumen lokal ↓Apa bukti memberitahu kita
Pasal 5.3 Konstitusi Bhutan mewajibkan menjaga setidaknya 60% wilayah di bawah tutupan hutan. Inventaris nasional 2015 memperhitungkan secara terpisah untuk emisi dan penyerapan.
Ambang batas yang tertulis dalam Konstitusi
60 % dari wilayahDiperlukan tutupan hutan minimum
40 % dari wilayahBagian yang tersisa dari wilayah
Ini adalah ambang batas hukum, bukan cakupan yang diamati dan bukan pengurangan emisi.
Buka sumbernya ↗Baca nilai dan metode
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Diperlukan tutupan hutan minimum | 60 % dari wilayah |
| Bagian yang tersisa dari wilayah | 40 % dari wilayah |
Ini adalah ambang batas hukum, bukan cakupan yang diamati dan bukan pengurangan emisi.
Menempatkan pilihan ke dalam praktik
Aturan
TantangannyaPerlindungan reversibel tanpa ambang batas
ResponsnyaMinimum konstitusional
Indikator
TantangannyaPermukaan tanpa definisi
ResponsnyaTutupan hutan yang diukur
Iklim
TantangannyaMembingungkan pohon dan emisi
ResponsnyaInventarisasi karbon terpisah
Diagram membandingkan pilihan dan kondisi untuk mempraktikkannya. Hasil terukur dan batasnya dibahas dalam bukti.
Penelitian dan dokumen lokal ↓Kondisi dan batasan
60% adalah ambang batas hukum, bukan pengurangan emisi. Kualitas hutan, keanekaragaman hayati dan pengelolaan tetap harus diverifikasi bahkan ketika permukaan memenuhi standar.
Manfaat lain yang mungkin
Kontinuitas perlindungan lanskap dan habitat Himalaya.
Penelitian dan dokumen lokal
- Proyek lokal atau dokumen kebijakanBhutan · Kontribusi Nasional Kedua yang Ditentukan ↗
Dokumentasi kelembagaan dari program, wilayah atau aturan yang disebutkan.
- Proyek lokal atau dokumen kebijakanKonstitusi Bhutan, 2008 · Pasal 5.3 ↗
Dokumentasi kelembagaan dari program, wilayah atau aturan yang disebutkan.
